Penyerapan Aspirasi, Warga Keluhkan Perbaikan Infrastruktur

SRAGEN, Kabarsukowati – Masalah infrastruktur masih banyak dikeluhkan masyarakat. Seperti jalan dan jembatan yang kerap menimbulkan dampak ekonomi. Keluhan tersebut disampaikan kepada anggota dewan agar ditindaklanjuti.

Sejumlah kepala desa (Kades) dan tokoh masyarakat Kecamatan Sambungmacan dan Jenar bertemu Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Rabu (16/2). Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kepala desa menyampaikan aspirasinya terkait masalah infrastruktur.

Seperti yang dikeluhkan kades Cemeng, Kecamatan Sambungmacan, Widayat terkait kondisi jalan. Dia menuturkan ada akses jalan kabupaten yang sejak 2008 belum tersentuk pembangunan kembali. Jalan tersebut berada di Dukuh Toloyo, Desa Cemeng sepanjang 4,2 Kilometer.

”Jadi memang jalan kabupaten, Selama 4 periode kades sampai sekarang belum lagi tersentuh pembangunan. Kondisinya sudah rusak. Setiap ada kesempatan sebenarnya sudah sering diusulkan untuk diperbaiki,” ujarnya.  

Selain itu ada pula jalan perbatasan antara Desa Cemeng dengan Desa Karanganyar sejauh 3,6 kilometer. Jalan kabupaten tersebut baru setengah yang diperbaiki pada 2020 lalu.

Demikian juga keluhan Kades Banaran, Susilo yang berharap ada perbaikan jembatan yang menghubungkan Desa kandang sapi, Kecamatan Jenar dan Desa Banaran Kecamatan Banaran mendapat perhatian. ”Kami berharap ada perhatian untuk jembatan itu. Karena berdampak pada perekonomian. Dulu Pasar Banaran itu jantung Kecamatan Sambungmacan, Sekarang sepi,” ujarnya.

Terkait keluhan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Untung Wibowo Sukowati menuturkan setelah mendengar beberapa aspirasi, dia menyatakan sebagian besar keluhan masyarakat masih seputar infrastruktur. ”Seperti jembatan dan jalan masih dikeluhkan,” ujarnya.

Namun di beberapa lokasi yang berada di kawasan Utara Bengawan juga cukup dinamis. Beberapa meminta untuk dibuatkan instalasi air bersih. Karena pada massa kemarau, sering kesulitan air. ”Kondisi di Kecamatan Jenar sebagian sudah teraliri PDAM, namun memang belum menyeluruh,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan setiap aspirasi yang disampaikan ini akan dicatat dan dimasukkan ke sistem. Selanjutnya direncanakan untuk anggaran 2023 mendatang. Namun seperti jembatan yang menyeberangi bengawan Solo butuh anggaran yang besar dan waktu.

Dia menegaskan semoga bisa untuk ditangani oleh anggaran pemerintah provinsi Jawa Tengah. Tetapi fokus untuk jembatan dari provinsi pada 2022 ini masih menyelesaikan jembatan Ganefo. Setelah tahun lalu mandeg blacklist, tahun ini informasi terakhir sudah dilaksanakan lelang. (din)