Kabar Tani

Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Kg di Sragen, Suplai Naik 300 Persen

Suara Petani NU Sragen: Melangkah Bersama Menuju Kemandirian Pangan

Pertaniana

Sidak Komisi B DPRD Provinsi Jateng, Temukan Pupuk Bersubsidi dengan Harga Eceran Tinggi dan Dijual Bebas di Medsos

Sidak kali ini ditemukanya adanya aduan dari masyarakat tentang problem pupuk bersubsidi dijual di atas harga eceran tinggi (HET) serta temuan beredarnya penjualan bebas di media sosial (medsos). Rabu (26/04/2024).

Tingginya Harga Beras Belum Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kecil di Sragen

Endro Supriyadi, Anggota DPRD Sragen, menyoroti ketidaksesuaian antara harga gabah yang diterima petani dengan harga beras di pasaran. Menurutnya, harga gabah terus merosot, sementara harga beras untuk konsumen terus meningkat.

Dampak Kemarau, Sawah 3 Hektar di Sambi Gagal Panen

Bupati Minta Bantuan Alsintan Dipantau

Ancaman Bencana Pangan, Produksi Pertanian Merosot

Suratno, selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen menjelaskan semua wilayah terjadi tanaman padi menurun produktifitasnya. Selain itu ada serangan kerdil tumput yang sangat menghawatirkan.

Cegah Intimidasi, Puluhan Anggota FKPB Desa Bonagung Dirikan Pos Pengamanan Mandiri

“Pembuatan posko ini hanyalah respon dari teman-teman anggota FKPB berkaitan dengan jawaban dari Kepolisian tentang surat aduan sekaligus perhomohan perlindungan yang sebelumnya kami kirimkan kepada Kapolsek Tanon. Beberapa hari yang lalu memang sudah ada perwakilan dari kepolisian yang saat itu menyatakan bahwa Kepolisian belum dapat melakukan tindakan karena memang belum ada tindakan pidana yang dilakukan.

Harga Lombok di Pasar Bunder Sragen Turun

penurunan harga tersebut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pembelinya akan mengalami penurunan ketika harga sedang mahal dan meningkat ketika harga turun. Namun baginya hal tersebut masih wajar.

Jadi Keynote Spaker KTNA Sragen Gus Halim Sebut Pendamping Desa Sebagai Anak Kandung Kementerian Desa

Menteri Desa yang akrab disapa Gus Halim menyebut Pendamping Desa sebagai anak kandung Kementerian Desa sehingga keberadaannya diharapkan mampu menjadi pilar penting pembangunan di desa termasuk tentang kedaulatan pangan terutama sumber anggaran yang berasal dari Dana Desa.

Pemerintah Pusat Terjun Langsung untuk Cek Penyesuaian LSD dengan RTRW

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan surat keberatan direspon kementerian dan ditindaklanjuti. Selanjutnya dikumpulkan perwakilan di Seluruh Eks Karisidenan Surakarta di Boyolali Kamis (24/3). Dalam kesempatan itu, para kepala daerah mendesak penyesuaian dengan Perda RTRW yang telah disusun pada Dirjen cara langsung.

Dampingi Mentan, Mbak Luluk Soroti Pupuk Bersubsidi

Di tengah kinjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyoroti soal pupuk bersubsidi dan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah. Pihaknya menyampaikan berdasarkan Panitia Kerja (Panja) pupuk Komisi IV DPR RI kemampuan negara untuk menyediakan pupuk subsidi membutuhkan anggaran Rp 70 trilyun. Tapi kemampuan pemerintah melalui kementerintah hanya bisa Rp 30-33 trilyun.