Kondisi Politik Pengaruhi Kuota PIP

SRAGEN, Kabarsukowati – Program Indonesia Pintar (PIP) erat dengan konstelasi politik suatu daerah. Kondisi ini tidak lepas dari keberadaan dan dukungan dari wakil rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut. Lantas Kabupaten Sragen diuntungkan dengan keberadaan anggota DPR RI yang ditempatkan di komisi berkaitan dengan pendidikan.   

Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto menerangkan Program PIP dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini bagian dari aspirasi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Agustina Wilujeng Pramestuti. Sehingga cukup banyak bantuan bagi siswa sekolah. Khususnya sekolah yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

”PIP bisa mendapatkan sekolah yang sudah masuk dalam dapodik otomatis dibawah kementerian pendidikan,” terangnya saat ditemui di SMK Bina Taruna Jumat (26/8).

Lantas timbul pertanyaan untuk bantuan bagi siswa yang mengenyam pendidikan di Madrasah. Sugiyamto menekankan bahwa program serupa dibawah kementerian Agama (Kemenag) sebenarnya juga ada. Hanya saja pembagian bantuannya tidak semasif PIP di Sragen.

Lantaran tidak ada Legislator yang bermitra kerja langsung dengan Kementerian Agama dari Sragen. Sehingga aspirasi tersebut kurang maksimal di Sragen. ”Tapi DPR RI yang duduk disana nggak ada yang dari dapil sini, dengan program serupa dari kemenag, pasti membina dapil masing-masing,” bebernya.

Lantas Giyamto juga menegaskan siswa yang berhak menerima PIP adalah mereka yang penghasilan orang tuanya dibawah Rp 5 juta setiap bulan. ”Jadi harus dipahami masyarakat, kalau orang tua penghasilan Rp 5 juta keatas ini tidak bisa dapat, termasuk anak TNI/Polri dan PNS,” ujarnya.

Pihaknya juga hadir agar pemegang PIP memahami regulasi. Mereka yang sudah pernah mendapatkan PIP harus kembali diaktifkan. Karena jika tidak, maka akan hangus. Maka dinyatakan yang bersangkutan dinyatakan tidak mau menerima PIP.

”Ini harus kami pahamkan lagi pada siswa dan orang tua. Jangan sampai punya rekening tapi nggak diaktifkan,” jelasnya.

Kemudian pihaknya juga hadir ke SMK/SMA untuk sekaligus menawarkan program KIP. Ini menjadi peluang untuk kuliah gratis bagi generasi muda Sragen. Namun dengan syaratnya IP diatas 3. Apalagi untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sragen kuota pada tahun sebelumnya tidak terpenuhi. ”Tahun lalu kuota 168 , tahun ini 339, tapi sebelum mendaftar orang tua dan siswa diajak diskusi dulu,” tegasnya.

Dia menyampaikan untuk peluang KIP di Jateng 3 ribu kuota KIP kuliah. Lantas Sragen sebenarnya diberi porsi yang cukup banyak.(aza)