Dikritik Bupati, Ini Tanggapan Ketua PMI Sragen Tentang Hasil Bulan Dana. Kedepanya Harus Ada Inovasi Baru

SRAGEN, Kabarsukowati.id – PMI Kabupaten Sragen melaporkan hasil bulan dana serta beberapa capaian kinerja sepanjang tahun 2023 pada acara bulan dana PMI untuk tahun 2024 dan Serah Terima Hasil Bulan Dana tahun 2023 yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin, (6/5/2024).

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati sempat menyinggung lantaran hasil yang ditargetkan belum memenuhi hasil dari angan-angananya yakni Rp 1,8 miliar. tidak hanya itu padahal metodenya sudah berbeda dengan sebelumnnya. Lantaran ini bukan sekedar membayar atau menjual kupon ke masyarakat.

”Semua sudah tahu, saat ini semua tidak ada biaya administrasi sampai tingkat kecamatan. Seperti cetak KTP, cetak KK, dan sebagainya tidak ada pungutan. Tapi ada penggalangan dari PMI Rp 3000,” ujar dia.

Pihaknya menyampaikan semestinya ada metode yang berbeda. Bisa lewat CSR perusahaan, gala dinner, gatering tokoh masyarakat dan sebagainya. Yuni menyampaikan boleh saja menggalang dana secara umum lewat konser amal.

”Bayangkan kupon tersebut di rumah sakit dan menyasar pasien BPJS kelas III, rumah sakit saja dia tidak bayar premi. Semestinya tidak bayar apapun, tapi harus bayar PMI, jadinya kan Paradox,” terangnya.

Pihaknya juga menyampaikan tidak bisa terus dibebankan ke Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena ASN juga sudah bersedekah lewat program matra. Belum lagi kewajiban zakat mereka juga pasti bayar. ”Kecuali ASN mau keluar uang dengan sukarela, ya silahkan,” ujarnya.

Sementara Ketua PMI Sragen dr. Ismail Joko Sutresno menyampaikan sementara ini masih memakai kupon untuk menggalang dana. Namun kedepan harus dipikirkan cara untuk bisa meraih bantuan dari perusahaan maupun sumbangan tidak mengikat dari dermawan.

”Kedepan dari perusahaan dan sebagainya, kalau seperti di PMI Solo sudah tidak menarik dari masyarakat, tapi dari corporate sangat besar. Bandingkan dengan sragen beda. Jadi kita nanti pikirkan agar corporate berpartisipasi untuk sosial kemanusiaan,” terangnya.

Ismail menjelaskan pihaknya tidak menerima dari APBD maupun APBN. Sehingga tanpa bulan dana, PMI sulit menggelar kegiatan. Lantas untuk pertanggungjawaban anggaran PMI, dia menyampaikan  setiap tahun diaudit oleh auditor independen.

Laporan penggunaan dana juga dilaporkan ke Mementerian Keuangan. ”Dana dari masyarakat kita juga bertanggungjawab. Hasil audit kita kirim ke bupati, gubernur dan kemenkeu,” kata Ismail. (San)