Desa Jabung jadi Pilot Project Metode Baru Pengentasan Kemiskinan

SRAGEN, Kabarsukowati – Upaya pengentasan Kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Namun sejauh usaha yang dilakukan seperti membuat Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (UPTPK) dan sebagainya masih membuat angka Kemiskinan Kabupaten Sragen masih tinggi.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Sragen mengupayakan metode baru yang dinamai Tuntas Kemiskinan (Tumis). Program ini dilakukan gotong royong sejumlah instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu desa. Wilayah pertama diputuskan menyasar desa Jabung, Kecamatan Plupuh.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sragen, dr. Finuril Hidayati menyampaikan soal upaya penanggulangan kemiskinan selalu maksimal dari tahun ke tahun. Selain itu banyak program dari pemerintah Provinsi hingga Pusat sudah dicoba. ”Misal satu desa satu OPD, yang dilakukan provinsi sudah kita lakukan sekitar 15 tahun lalu,” ujarnya.

Soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di lapangan juga kompleks. Sehingga bupati memiliki gagasan untuk menuntaskan per desa. Mulai dari validitas data hingga assesment kebutuhan per KK. Formula tersebut dengan memastikan data KK miskin se valid mungkin. Kemudian satu desa dikeroyok OPD untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

”Kita cari desa masuk zona merah, kemudian komitmen kepala desa, perangkat hingga RT siap untuk dientaskan. Karena paling susah untuk dientaskan. Pengaruh dari timses pilkades dan sebagainya sangat berpengaruh,” ujarnya.

Akhirnya dari 51 Desa, diputuskan Desa Jabung, Kecamatan Plupuh. Lantas pemkab membuat form baru untuk validasi KK Miskin. Menggunakan data yang sudah ada seperti DTKS. Mengingat DTKS selalu diperbarui tiap bulan, karena dimulai Maret maka khusus Jabung, digunakan data Februari.

Kemudian dilakukan assessment ulang menggunakan form terbaru dengan 14 kriteria miskin dari BPS. Kemudian beberapa poin dari Sensus BPS. Kemudian menggunakan form verifikasi rumah tangga miskin UPTPK tahun 2013 yang sudah diperbarui. ”Itu kita kombinasikan, supaya orang dinyatakan mampu atau tidak dari cek list tersebut,” terangnya.

Selanjutnya dilihat kebutuhan agar penanganan sesuai. Setelah di screening dilakukan kunjungan ke tiap rumah untuk cek kebutuhannya. Alhasil di Jabung DTKS di Jabung tersingkir 18 persen, dari 637 menjadi 521 KK. ”Ada yang mampu, ada yang meninggal ada yang sudah pindah dan sebagainya, yang meninggal biasanya KK tunggal,” ujar dia.

Karena program berjalan di tengah anggaran, pelaksanaan anggaran dilakukan dengan gotong royong. Assesment diambil dari Matra UPTPK. Tapi terapi KK miskin sesuai dengan bidangnya. Semisal 57 RTLH dibantu Baznas dengan pendampingan Disperkimtaru. Kemudian jambanisasi ada 48 KK dikelola PMI. Lantas untuk bantuan 68 siswa sekolah dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), kemudian sambungan listrik dikomunikasikan dengan PLN sejumlah 12 KK di sinkronkan dengan bantuan RTLH.

Lantas 155 KK perlu bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diambil dari CSR dan sebagainya dari Diskumindag. Sedangkan Kemiskinan Absolut mendapatan bantuan Jadup ada 38 KK. Kemudian untuk bantuan PBI/JKN yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan sejumlah 332 orang.

”Ini treatment gotong royong, untuk kedepan ditargetkan 1 kecamatan 1 desa,berarti kami assessment 19 desa lagi,” terangnya.(aza)