Bupati Lantik Kepala DPU Sragen

SRAGEN, Kabarsukowati – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen resmi dilantik setelah menjalani proses seleksi. Bupati mengambil keputusan menunjuk Albert Pramono Susanto sebagai Kepala DPU Sragen. Salah satu pertimbangan bupati yakni pengalaman dan keseriusan menjalani seleksi.

Dalam pelantikan yang digelar Senin (26/2) juga mencopot Samsuri yang sebelumnya sebagai Kepala Satpol PP Sragen menjadi Staf Ahli Bupati. Sementara Satpol PP Sragen diampu oleh Plt Agus Winarno yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati melantik Albert yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sragen. Selesai melantik Yuni meminta Albert untuk segera menyesuaikan diri, mengingat tugas DPU sangat berat.

”Banyak hal yang dipertimbangkan. Yang jelas termasuk usulan nama yang diberikan pansel pada saya, ada 3 orang. Saya milih tidak sekedar skor tertinggi tapi dalam menempuh 12 tahapan penilaian, selalu memiliki nilai tinggi, sangat serius dan gap dibawahnya jauh,” ujarnya.

Kemudian latar belakang Magister Teknik itu dinilai layak memimpin DPU.  Lantas yang perlu dikawal yakni integritasnya. ”Secara teknis sudah memenuhi kualifikasi,” ungkapnya.

Sedangkan posisi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) kabupaten Sragen, Yuni meminta warga Sragen bersabar. Karena masih perlu proses. ”Tunggu tanggal mainnya,” terang Yuni.

Sementara Kepala DPU Sragen Albert Pramono Susanto menjelaskan kondisi jalan di Sragen saat ini sekitar 86 persen kondisinya mantap. Panjang jalan di Kabupaten Sragen mencapai lebih dari 1.030 Kilometer. Sehingga fokus yang untuk pemeliharaan lebih ditingkatan. ”Banyak masalah jalan, walau tidak menutup infrastruktur lain. Kita upgrade selama 10 tahun dari sekitar 70 persen ke 86 persen, karena banyak yang mantap jadi ke arah maintenance atau pemeliharaan rutin,” ujarnya.

Pihaknya menyampaikan untuk anggaran ideal pemeliharaan jalan di Sragen setidaknya Rp  25 miliar. Namun keterbatasan anggaran harus dilihat postur anggarannya. Jika saat ini sekitar Rp 6 miliar, nanti di APBD Perubahan disampaikan untuk ditambah agar bisa setidaknya Rp 10 miliar.(aza).