Kabar Tani

thumbnail

Tingginya Harga Beras Belum Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kecil di Sragen

Endro Supriyadi, Anggota DPRD Sragen, menyoroti ketidaksesuaian antara harga gabah yang diterima petani dengan harga beras di pasaran. Menurutnya, harga gabah terus merosot, sementara harga beras untuk konsumen terus meningkat.

Read more
thumbnail

Dampak Kemarau, Sawah 3 Hektar di Sambi Gagal Panen

Read more
thumbnail

Bupati Minta Bantuan Alsintan Dipantau

Read more
thumbnail

Ancaman Bencana Pangan, Produksi Pertanian Merosot

Suratno, selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen menjelaskan semua wilayah terjadi tanaman padi menurun produktifitasnya. Selain itu ada serangan kerdil tumput yang sangat menghawatirkan.

Read more
thumbnail

Cegah Intimidasi, Puluhan Anggota FKPB Desa Bonagung Dirikan Pos Pengamanan Mandiri

“Pembuatan posko ini hanyalah respon dari teman-teman anggota FKPB berkaitan dengan jawaban dari Kepolisian tentang surat aduan sekaligus perhomohan perlindungan yang sebelumnya kami kirimkan kepada Kapolsek Tanon. Beberapa hari yang lalu memang sudah ada perwakilan dari kepolisian yang saat itu menyatakan bahwa Kepolisian belum dapat melakukan tindakan karena memang belum ada tindakan pidana yang dilakukan.

Read more
thumbnail

Harga Lombok di Pasar Bunder Sragen Turun

penurunan harga tersebut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pembelinya akan mengalami penurunan ketika harga sedang mahal dan meningkat ketika harga turun. Namun baginya hal tersebut masih wajar.

Read more
thumbnail

Jadi Keynote Spaker KTNA Sragen Gus Halim Sebut Pendamping Desa Sebagai Anak Kandung Kementerian Desa

Menteri Desa yang akrab disapa Gus Halim menyebut Pendamping Desa sebagai anak kandung Kementerian Desa sehingga keberadaannya diharapkan mampu menjadi pilar penting pembangunan di desa termasuk tentang kedaulatan pangan terutama sumber anggaran yang berasal dari Dana Desa.

Read more
thumbnail

Pemerintah Pusat Terjun Langsung untuk Cek Penyesuaian LSD dengan RTRW

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan surat keberatan direspon kementerian dan ditindaklanjuti. Selanjutnya dikumpulkan perwakilan di Seluruh Eks Karisidenan Surakarta di Boyolali Kamis (24/3). Dalam kesempatan itu, para kepala daerah mendesak penyesuaian dengan Perda RTRW yang telah disusun pada Dirjen cara langsung.

Read more
thumbnail

Dampingi Mentan, Mbak Luluk Soroti Pupuk Bersubsidi

Di tengah kinjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyoroti soal pupuk bersubsidi dan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah. Pihaknya menyampaikan berdasarkan Panitia Kerja (Panja) pupuk Komisi IV DPR RI kemampuan negara untuk menyediakan pupuk subsidi membutuhkan anggaran Rp 70 trilyun. Tapi kemampuan pemerintah melalui kementerintah hanya bisa Rp 30-33 trilyun.

Read more