Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Media Tradisional, DPRD Provinsi Jawa Tengah Dorong Partisipasi Masyarakat

BOYOLALI, Kabarsukowati - Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ribut Budi Santoso, mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik melalui pemanfaatan media tradisional sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan yang lebih inklusif serta berakar pada budaya lokal.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi bertema Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Media Tradisional. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam pembangunan daerah.

Acara tersebut menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh budaya, pelaku seni tradisional, hingga perwakilan komunitas lokal. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan bahwa media tradisional masih memiliki posisi penting dalam membangun ruang dialog publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ribut Budi Santoso menegaskan bahwa media tradisional memiliki nilai strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan secara lebih mudah dipahami, lebih membumi, dan selaras dengan karakter masyarakat di daerah.

“Media tradisional bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga ruang edukasi sosial yang efektif untuk menyampaikan aspirasi dan membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat,” ujar Ribut Budi Santoso.

Menurutnya, pendekatan berbasis budaya lokal mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Tidak hanya itu, pendekatan tersebut juga dapat menjadi wadah yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kebutuhan mereka secara langsung.

Pemanfaatan seni tradisional seperti pertunjukan wayang, ketoprak, seni tutur, hingga forum budaya dinilai efektif untuk membangun kesadaran publik terhadap berbagai isu kebijakan. Melalui media yang akrab dengan kehidupan warga, pesan-pesan pembangunan dinilai lebih mudah diterima dan dipahami.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Dengan melibatkan media tradisional, masyarakat diharapkan tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga tampil sebagai subjek yang aktif memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan publik.

Melalui forum ini, DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan publik yang responsif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.(Sarsito)