Dampingi Mentan, Mbak Luluk Soroti Pupuk Bersubsidi

Sebelum menuju lokasi panen raya mentan beserta rombongan disambut Bupati Sragen dan dijamu di rumah dinas Bupati.

Di tengah kinjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyoroti soal pupuk bersubsidi dan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah. Pihaknya menyampaikan berdasarkan Panitia Kerja (Panja) pupuk Komisi IV DPR RI kemampuan negara untuk menyediakan pupuk subsidi membutuhkan anggaran Rp 70 trilyun. Tapi kemampuan pemerintah melalui kementerintah hanya bisa Rp 30-33 trilyun.

 ”Kemampuan hanya sekitar 30 persen saja, sisanya harus disediakan petani. Itupun dilapangan masih banyak menyisakan masalah. Seperti pupuk datang tidak tepat waktu, tebus harga lebih tinggi, barang dianggap tidak ada dan seterusnya,” bebernya.

 Lantas aturan lama, yang berhak mendapat yakni petani yang memiliki lahan dibawah 2 hektar. Sayangnya saat ini pemilik 2 hektar sawah tergolong petani kaya. ”Rata-rata petani kita kepemilikan hanya 0,22 hektar. Berdasar kajian itu kita berfikir batas persyaratan harus diubah dari 2 hektar menjadi 1 hektar,” ungkapnya.

 Setelah dikaji lagi, bisa menambah dari 30 persen menjadi 70 persen petani. Selain itu muncul lagi usulan dicabut, tetapi Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah yang dinaikkan. Sayangnya masih ada petani gurem yang membutukan pupuk bersubsidi.

 Menurutnya yang paling ideal yakni membatasi penerima pupuk bersubsidi, kemudian HPP Gabah dinaikkan. Persoalan HPP gabah ini melibatkan sejumlah kementerian yang lain. Sehingga jangan sampai ada miss koordinasi yang justru merugikan petani.

 Sementara Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menjelaskan Sragen berada di urutan ke 9 se Indonesia untuk hasil produksi pertanian. Dengan jumlah produksi gabah kering giling (GKG) 763.293 ton. Selain padi  komoditas utama lainnya adalah jagung, kacang tanah dan tebu. Pada saat ini juga telah berkembang komoditas hortikultura dan perkebunan.

 Bupati menyampaikan permasalahan yang sering dihadapi petani adalah pupuk bersubsidi, Hama, air, modal dan sarana prasarana. ”Terkait dengan hal tersebut mohon kiranya ada kebijakan yang terkait dengan pupuk bersubsidi, pupuk nonsubsidi dan penentuan HPP gabah yang seimbang, sehingga tidak terjadi permasalahan di lapangan,” ujarnya. (Aza)