DPR RI Soroti Kendala Pakan Budidaya Ikan

SRAGEN, Kabarsukowati – Para peternak budidaya ikan air tawar mengeluhkan tingginya harga pakan. Selain itu, juga sulitnya mendapatkan pinjaman modal dari bank pemerintah. Kondisi itu membuat banyak kelompok budidaya ikan seperti di Kabupaten Sragen yang gulung tikar.

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan dari hasil penyampaian aspirasi khususnya para kelompok budidaya ikan memang mengeluhkan tingginya harga pakan. Parahnya lagi 70 persen kebutuhan pakan ikan air tawar ternyata masih impor. Sehingga dalam budidaya ikan ini habis untuk biaya produksi.

Melihat kondisi itu, seharusnya pemerintah melalui BUMN mendirikan pabrik produksi pakan ikan.

“Katanya sih sudah mendirikan pabrik pakan ikan itu di Subang, Jawa Barat sejak tiga tahun lalu, seharusnya segera lakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan para budidaya ikan di tanah air ini,” ujar Luluk yang juga anggota Fraksi PKB DPR RI ini, disela sosialisasi perikanan dan budidaya di Sragen, Rabu (3/8).

Menurut Luluk, pemerintah harus memberikan kemudahan untuk mendapatkan pakan ikan. Jangan sampai pemerintah menunjuk lembaga tertentu, tapi tidak produksi sendiri tapi hanya sebagai importir sama juga bohong. Melihat kondisi budidaya ikan yang kesulitan saat ini, pemerintah harus serius menanganinya.

Lantas persoalan lain, para budidaya ikan ini juga kesulitan modal. Maka pemerintah harus berani memberikan pinjaman melalui KUR dengan bunga rendah.

“Kita pastikan para kelompok budidaya ikan ini tetap akan mengangkut pinjaman mereka. Jangan hanya pengusahan besar yang diberikan kemudahan modal, tetapi usaha kecil juga secara nyata diberikan pinjaman,” tandas Luluk.

Selain kemudahan mendapatkan pakan, pinjaman modal, kata Luluk, pemerintah juga harus memberika pelatihan, bimbingan, Bintek untuk peningkatan SDM budidaya ikan. Dengan begitu produksi ikan air tawar bisa maksimal.

Pembina kelompok budidaya ikan di Gesi, Sragen, Nur Muhammad juga berharap adanya pinjaman modal bagi kelompok budidaya. Lantaran kelompok budidaya ikan di desanya sejak tujuh tahun lalu sebenarnya sempat mendapatkan pinjaman modal melalui Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Tapi sejak program KKP dihapus, kelompok budidaya tak lagi mendapatkan pinjaman modal.

“Maka dengan adanya BLU melalui KUR, para kelompok ternak di desa kita bida mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah,” ucap Nur Muhammad.(aza)